Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda, Akan Panggil Gubernur Bali

TRIBUNJATENG,COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengemukakan permintaan untuk menunda dan mengevaluasi kenaikan pajak pada barang jasa tertentu, khususnya pajak hiburan.

Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Luhut menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda pelaksanaan pajak tersebut diambil setelah pertimbangan dan evaluasi bersama Komisi XI. Ia menegaskan bahwa hal ini bukan keputusan yang diambil secara spontan oleh pemerintah.

Luhut mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap kontroversi seputar pajak hiburan muncul saat kunjungannya ke Bali beberapa waktu lalu.

Sebagai respons, ia segera mengumpulkan para pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Bali dan stafnya, untuk mendiskusikan isu tersebut.

Pentingnya aspek keadilan dalam kebijakan pajak juga disorot oleh Luhut. Ia menyebutkan bahwa pengajuan uji materi atau judicial review oleh beberapa pihak akan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah.

Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat kecil dan pedagang-pedagang kecil harus menjadi fokus dalam pengambilan keputusan terkait pajak hiburan.

Luhut menegaskan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata di daerah dan mengindikasikan ketidakinginan untuk membebani pelaku usaha, khususnya mereka yang terlibat langsung dan merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Sebagai langkah proaktif, evaluasi terhadap kenaikan pajak tersebut juga akan mempertimbangkan pandangan dan hasil dari proses judicial review yang mungkin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Jadi hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek. Bukan, ini banyak, sekali lagi impact (dampak) pada yang lain, orang yang menyiapkan makanan, jualan dan yang lain sebagainya. Saya kira, saya sangat pro dengan itu dan saya tidak melihat alasan untuk kita menaikkan pajak dari situ,” ujar Luhut.

Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak hiburan terhadap 11 jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

Kesebelas jenis pajak itu, berdasarkan Pasal 55 UU 1/2022, di antaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.

Misalnya saja pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, serta pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.

Kemudian, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Lalu rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; serta panti pijat dan pijat refleksi.

Adapun untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, pemerintah memperbarui kebijakan dengan menetapkan batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen.

Hal itu mempertimbangkan jenis hiburan tersebut hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, sehingga pemerintah menetapkan batas bawah guna mencegah perlombaan penetapan tarif pajak rendah demi meningkatkan omzet usaha.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tuai Protes, Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *