Stop Anggaran Bantuan Rawat Inap, Pemkab Jepara Tetap Jamin Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara tetap menjamin pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin.

Melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.A. Kartini, pemerintah menyediakan ruangan dan layanan untuk masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Hal ini disampaikan Pj. Bupati Jepara H. Edy Supriyanta kepada wartawan saat jumpa pers di Semarang.

Baca juga: Pemkab Jepara Gelontorkan Rp 9 Miliar Untuk Menjamin Kesehatan Warga Miskin, Ini Pesan Pj Bupati

Tampak hadir pula Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko, Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini, Direktur RSUD R.A.Kartini dr. Tri Iriantiwi, serta kepala perangkat daerah terkait, Sabtu (27/01/2024). 

Hal itu menanggapi berita yang beredar Pemerintah Kabupaten Jepara menghentikan anggaran bantuan kesehatan – bantuan rawat inap untuk warga. 

H Edy Supriyanta menegaskan, pemerintah akan terus melayani masyarakat miskin. 

“Kami akan terus memberikan pelayanan bidang kesehatan dengan baik. Hanya saja, tahun ini kami evaluasi betul penerimanya. Jadi kami peruntukkan untuk masyarakat yang betul-betul miskin. Bukan memiskinkan diri, dan orangnya memang sudah terdaftar di DTKS,” jelas H. Edy Supriyanta.

Pihaknya juga menjamin ruangan di RSUD tetap tersedia. 

Bila ada masyarakat miskin yang dalam keadaan darurat memerlukan perawatan di rumah sakit dan belum terdaftar BPJS, nanti bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari desa untuk kemudian mendapat perawatan. 

Sementara itu Direktur RSUD R.A. Jepara dr. Tri Iriantiwi menjamin tidak ada penolakan pasien di RSUD. 

Pihaknya menelusuri berita yang sempat mencuat di media, ada pasien meninggal setelah koma dan tidak mendapat layanan dari RSUD R.A Kartini. 

Ia menjelaskan, ada dua pasien strok yang datang ke RSUD. 

Salah satu pasien mengalami strok berulang, Keduanya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit. 

Pasien itu JKN-nya tidak aktif, lalu kita dorong diaktifkan dan bisa terlindungi. 

“Pihak rumah sakit tidak pernah menolak pasien, pasien tersebut meninggal setelah dirawat. Pasien itu sudah masuk dirawat inap unit strok,” jelas dr Tri Iriantiwi.

Baca juga: Seorang Guru Honorer Diangkat Jadi Tenaga Ahli Bupati Kediri karena Kerap Bantu Siswa Miskin

Sementara itu, Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko mengatakan anggaran pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin tidak diberhentikan.

Namun, dievaluasi agar penerimanya tepat sasaran. 

“Bukan stop melayani, kita masih layani tetapi betul-betul untuk masyarakat miskin. Karena itu kami nanti akan mendorong masyarakat miskin terdaftar juga dalam BPJS, iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga anggaran lebih tepat sasaran,” kata Edy Sujatmiko. (Ito) 

Sumber: Tribun Jateng

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *